Senin (04/09) Tim dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang di pimpin oleh Jendri melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten.
Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Sijunjung Bapak H. Iraddatillah selaku Ketua TPPS Kabupaten serta dihadiri beberapa OPD terkait mulai dari Bappeda, Dinkes, DPPKB, Dikbud, Dispaperi, Dinsos PPrPA serta lintas sektor seperti BAZNAS Kabupaten Sijunjung .
Mengingat Angka Stunting di Kabupaten Sijunjung belum secara signifikan menurun, hanya 0,1% ditahun 2022 (menurut data SSGI 2022) dari 30,1% menjadi 30,0% untuk itu Intervensi harus lebih ditingkatkan. Sesuai Instruksi Presiden RI untuk mencapai Generasi Emas 2045, maka ditahun 2024 Stunting secara Nasional harus mencapai 14%.
Wakil Bupati Sijunjung pada sambutannya menyampaikan telah banyak upaya yang di lakukan untuk menekan angka kasus Stunting, mulai dari memberikan bantuan kepada Keluarga yang terdampak Stuning di Kabupaten Sijunjung sampai menjangkau ke daerah yang akses nya sedikit sulit. Perihal bantuan yang diberikan, Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Baznas Kabupaten Sijunjung yang di Pimpin oleh H. Hidayatullah melakukan kerjasama untuk memberikan bantuan menunjang asupan Gizi anak yang terdampak Stunting.
Tidak hanya dana dari lintas sektor, pada DPPKB juga terdapat sumber dana BOKB pada kegiatan Penurunan Angka Stunting. Tahun lalu realisasi dana BOKB pada DPPKB Kab. Sijunjung tergolong rendah dibawah 40%, Namun susuai arahan bapak Wakil Bupati Sijunjung agar lebih di tingkatkan realisasi tapi tetap mengacu pada juknis yang telah di tentukan. Kabar gembiranya pada perayaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Sijunjung menoreh apresiasi dari Gubernur Sumbar pada “pengelolaan dana BOKB terbaik 1 antar Kab/Kota tingkat Provinsi Sumatera Barat” pada Semester I Tahun Anggaran 2023. Harapan nya prestasi ini bisa dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2023.
Dinas Sosial yang diwakili oleh Kabid Linjamsos mengungkapkan peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting dalam bentuk mengurus dan membuatkan BPJS Kesehatan pada keluarga yang terdampak Stunting baik yang tidak memiliki BPJS Kesahatan maupun yang Jaminan Kesehatan nya telah non aktif.
Tim Monev dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan kegiatan yang sama keesokan harinya pada TPPS Kecamatan khususnya pada Kecamatan Sumpur Kudus dan Kecamatan Kupitan.(SDR/DPPKB)
