Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan Gizi Kronis dan Infeksi Berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.

Stunting adalah masalah yang sangat kompleks dan menjadi prioritas Nasional, Sesuai dengan amanat Presiden RI mengenai percepatan dan penurunan Stunting demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kementrian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk menangani kasus Stunting yang terdiri dari anggaran untuk Kementrian/Lembaga di Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Dengan Anggaran yang tersedia tersebut diharapkan Kasus Stunting dapat menurun dengan target 14% di Tahun 2024.

Berdasarkan Data yang bersumber dari SSGI 2021 dan 2022 terdapat 7 Kabupaten/Kota mengalami Kenaikan Kasus Stunting diantaranya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kota Padang. Selain itu ada 12 Kabupaten/Kota yang dimana Kasus Stunting nya mengalami penurunan salah satunya yakni Kabupaten Sijunjung. Tren Prevalensi Stunting di kabupaten Sijunjung Menurun 0,1%, semula pada tahun 2021 30,1% menjadi 30,0% di tahun 2022.

Perlu adanya Intervensi yang lebih kuat agar kasus stunting di Kabupaten Sijunjung bisa menurun drastis dengan mengupayakan Koordinasi Lintas Sektor, bukan hanya peran satu OPD melainkan banyak OPD dibawah Arahan Ketua TPPS.

Indikator Penilaian SSGI merupakan Hal yang penting agar menjadi catatan Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk dasar Intervensi Penurunan Kasus Stunting. Ada 2 Indikator Penilaian SSGI yakni Indikator Gizi Spesifik dan Indikator Gizi Sensitif. Adapun Komponen dari Indikator yang dimaksud yaitu :

Indikator Gizi Spesifik :

1. Pemeriksaan Kehamilan ( Antenatal Care)
2. Imunisasi Rutin dan Dasar Lengkap Pemantauan Pertumbuhan Balita
3. Tablet Tambahan Darah Ibu Hamil dan Remaja Putri
4. Akses Pencarian Pengobatan Balita Sakit
5. Pemberian Obat Cacing
6. Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil

Indikator Gizi Sensitif :

1. Akses Sanitasi Layak
2. Jaminan Kesehatan
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. KB
5. Bantuan Sosial Rumah Sehat
6. Ketahanan Pangan Keluarga
7. Keragaman Pangan Balita

Salah satu peran Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung dalam merealisasikan Indikator Gizi Sensitif yaitu pada aspek Pendidikan Anak Usia Dini.

• Kunjungan Ketua TP PKK Sekaligus Bunda Paud Kabupaten Sijunjung Ke PAUD Surya Kencana SPNF SKB Sijunjung.

Pentingnya membentuk Generasi yang lebih baik guna untuk masa depan yang lebih Cerah.Afryan/DPPKB

MC Sijunjung- Kabupaten Sijunjung dikunjungi Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam rangka gebyar temu kader percepatan penanganan stunting di Gedung Pancasila, Senin (30/5).

Kedatangan Kepala BKKBN Pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG tersebut disambut langsung Sekretaris Daerah Sijunjung, Zefhihan, Plt.Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Kardi Ray, Plt Kadis Kominfo David Rinaldo di Bandara Internasional Minang Kabau, Senin pagi.

Dalam arahan Hasto menjelaskan ada pun tujuan saya ke Sijunjung ialah dalam rangka untuk menerapkan program dan mengedukasi kader dalam percepatan penanganan stunting di Sumbar, khususnya di Kabupaten Sijunjung.

Dikatakan Hasto, gebyar temu kader menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan.

“Saya yakin Sijunjung bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir”

“Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,”Ungkapnya

“Penanganan stunting dari siklusnya memang harus dari remaja melalui pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri, bagaimana intervensi pada saat kehamilan, intervensi gizi pada saat bayi balita dimana siklusnya harus dipahami semua,”Terangnya

ia mengapresiasi Bupati Sijunjung dan jajaran dalam upaya yang telah dan yang akan di lakukan dalam penekanan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024.

Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan peningkatan ilmu pendidikan dan pengetahuan orang tua terhadap tahapan-tahapan penanganan stunting sangat perlu ditingkatkan

Semoga kegiatan ini bisa membawa berkah dan dan manfaat untuk Sijunjung dalam penekanan angka stunting khususnya dan Sumatera Barat secara umumnya.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dalam sambutannya mengatakan langkah strategis kita kedepan dengan kolaborasi dan melibatkan semua elemen yang ada sehingga program bisa sampai dan tempat sasaran.

Dikatakan Bupati, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi, Dengan angka 30 persen hari ini, muda-mudahan tahun 2024 mendatang kita bisa tekan angka stunting hingga dibawah 14 persen dari target yang ditetapkan nasional.

“Hal yang berkaitan dengan stunting, gizi dan pendampingan calon pengantin akan terus kami terus kami dilakukan,”Ungkapnya.

“Selain itu upaya kita untuk menekan stunting ialah dengan mendirikan dapur sehat melalui pendamping keluarga yang mana akan kita buka di masing-masing Nagari dan di titik yang mana kita temui stanting lebih banyak, “Jelasnya

“Dapur sehat hendankya bisa menjadi contoh untuk ibuk-ibu yang lain dalam menyajikan makanan sehat,”Harapnya

Plt.Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Kardi Ray dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diikuti sebnyak 500 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader dalam rangka pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di Sijunjung yang merupakan program prioritas Nasional (Pro-PN).

Turut Dihadiri, Deputi Bidang Adpin BKKBN RI Sukaryo Tegus Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah, unsur Forkopimda, Wakil Ketua TP-PKK, Kepala OPD se- kabupaten Sijunjung dan undangan lainnya.Noven/infopublik.sijunjung.go.id

MC Sijunjung – Kabupaten Sijunjung akan dikunjungi Kepala BKKBN pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam rangka gebyar temu kader percepatan penanganan stunting. Sijunjung menjadi daerah pilihan untuk penerapan program penanganan stunting dari pemerintah pusat.

Kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung untuk menerapkan program dan mengedukasi kader dalam percepatan penanganan stunting di Sumbar, khususnya di Kabupaten Sijunjung.

Kunjungan kerja kepala BKKBN ke Sijunjung direncanakan selama tiga hari, mulai dari  tanggal 29-31 Mei mendatang. Selain temu kader, Kepala BKKBN juga diagendakan beberapa kegiatan lainnya di Kabupaten Sijunjung.

Plt.Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Kardi Ray didampingi Plt.Kadis Kominfo Sijunjung, David Rinaldo menjelaskan, persoalan stunting saat ini menjadi isu nasional, terutama dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka stunting meningkat secara nasional.

“Persoalan stunting ini menjadi perhatian secara nasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena secara nasional angka stunting ini mengalami kenaikan, terutama dampak dari pandemi covid-19 kemarin,” tuturnya, Selasa (24/5).

Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penangana stunting, yang nantinya juga menjadi referensi bagi daerah lain.

“Kita di Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga program penanganan stunting dari pusat nantinya bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung,” ujarnya.

Selain itu, dengan kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung diharapkan program strategis dari pusat bisa mendorong pembangunan Sijunjung.

“Kita berharap nantinya, setelah kunjungan ini, Kabupaten Sijunjung bisa menjadi daerah percontohan percepatan penanganan stunting, karena persoalan stunting ini sudah menjadi isu secara nasional, terutama dampak dari pandemi kemarin,” jelasnya.

Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik antara Pemkab Sijunjung dengan kementrian, pada tahun ini Sijunjung mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp3,7 miliar di dinas Dalduk KB, termasuk untuk penanganan stunting.

“Program penganan stunting kita terus berjalan, karena memang ini termasuk program prioritas yang harus dituntaskan dan tertera di RPJMD. Termasuk bantuan DAK dari pusat tadi kita fokuskan kesini,” paparnya.

Penanganan stunting melibatkan banyak pihak serta membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. “Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan disana,” sebut Kardi Ray.

Sedangkan dari segi sosial, stunting juga dipengaruhi sejumlah faktor lainnya termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan, pangan dan sumber daya manusia (SDM). (Rls/dcko)