Minggu, Agustus 3, 2025
Beranda blog Halaman 3

urunkan Kasus Stunting, Dinas PPKB Kabupaten Sijunjung Gelar Workshop BKB Emas Eliminasi Stunting Tahun 2024

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) – Dalam rangka menurunkan kasus stunting di Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Daerah melalui Apartur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat menggelar Workshop Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Stunting (BKB EMAS) yang dilaksanakan di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung pada Selasa 27 Februari 2024

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si saat membuka Workshop tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kader kelompok BKB yang telah bekerja keras di lapangan sehingga bisa menurunkan angka Stunting di Kabupaten Sijunjung.

selengkapnya klik link dibawah inihttps://www.sumbarkini.com/2024/02/turunkan-kasus-stunting-dinas-ppkb.html

Buka Forum Lintas PD, Wabup Iraddatillah Berharap Dapat Dirumuskan Prioritas Kegiatan OPD Yang Terintegrasi Tahun 2025 Tepat Sasaran Sesuai Dengan Fokus Pembangunan

0
SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) – Dalam rangka penyusunan rancangan awal  rencana kerja (Renja) tahun 2025, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi dan singkronisasi untuk merumuskan program dan kegiatan bersama pemangku kepentingan
Rapat koordinasi serta forum lintas perangkat daerah ini dilaksankan di ruang rapat Bapppeda lantai II yang dibuka oleh Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah S,Pt pada Kamis 29 Februari 2024 dengan diikuti oleh kepala OPD terkait, BPS, Kemenag, Baznas, Bagian Kesra, BPJS, Forum Kabupaten Sehat, Camat Sijunjung, RSUD Sijunjung, Wali Nagari serta undangan lainnya
Sekretaris Dinas PPKB, Hendri Nurka, S.Sos. M.Si menyampaikan, mengingat strategis dan pentingnya penyusunan rancangan renja OPD ini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah

Minilokakarya Tingkat kecamatan di Kecamatan Sijunjung, ini penegasan Sekretaris DPPKB

Muaro (28/2)-Minilokakarya  di Kecamatan Sijunjung  oleh dihadiri oleh  skeretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Hendri Nurka,S.Sos, M.Si,  camat Kecamatan Sijunjung (diwakili), Kepala Puskesmas Kecamatan Sijunjung (diwakili), KUA (diwakili), PKB sijunjung, TPK setempat dan TPPS nagari setempat.

Camat kecamatan Sijunjung  saat  membuka kegiatan minilokakarya tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kapus, TPK dan unsur lainnya yang hadir pada saat itu, ia juga menyampaikan bahwa menjadi garda terdepan untuk menurunkan kasus Stunting di Kabupaten  Sijunjung terkhusus Kecamatan Sijunjung  tidaklah mudah,  butuh kesabaran  yang besar untuk menghadapi masyarakat kita yang berbagai macam sifatnya.

“untuk memperkecil angka Stunting di Kecamatan Sijunjung  kita harus saling berkolaborasi dan kita saling membutuhkan sehingga terciptanya kerjasama yang  dengan masyarakat” ujar camat sijunjung.

Melalui minilokakarya tingkat Kecamatan tersebut camat sijunjung berharap dukungan perangkat nagari yang ada di nagari se Kecamatan Sijunjung  dan ia juga berharap dukungan penuh  dari bidan sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) agara kasus stunting dapat segera tuntas.

Sementara itu,  Sekretaris DPPKB Hendri Nurka, S.Sos, M.SI  menyatakan bahwa kegiatan itu diprioritaskan untuk calon/anak yang berisiko Stunting dan harus diadakannya pemeriksaan bagibalita, baduta, catin dan ibu hamil.  Ia juga menyatakan bahwa yang akan dikejar adalah memperbaiki calon berisiko stunting.

“untuk mencegah dan menekan angka stunting kita harus mempersiapkan Calon Pengantin (Catin) dari pemeriksaan kesehatannya, mentalnya, jika tidak,  akan lahirnya anak-anak yang berpotensi stunting dan stuntit dan kita harus saking bersinergi dan berkolaborasi agar terciptanya kerjasama yang baik” ujar hendri.

Sekretaris DPPKB juga berharap kegiatan minilokakarya selanjutnya agar wali Nagari di Kecamatan SIjunjung dapat hadir dan ikut serta dalam pembahasan dalam minilokakarya itu.

“kami berharap bagaimana bisa stakeholder dan lintas sektor bisa bekerja sama, saya mohon penegasan dari bapak camat kepada wali nagari yang ada di Kecamatan Sijunjung ini agar dapat bekerja sama dan saling menopang” tugas hendri lagi.

Sekretaris DPPKB juga mengatakan bahwa sebenarnya minilok itu untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, karena minilokakarya yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sijunjung  itu adalah sebanyak 4 Kali setahun yang di hadiri oleh DPPKB.

Minilokakarya di Kecamatan Sijunjung itu dilanjutkan dengan diskusi dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di Kecamatan Sijunjung.

 

Minilokakarya Tingkat kecamatan di Kecamatan koto VII, ini kata Kadis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Muaro (28/2)-Minilokakarya  di Kecamatan Sijunjung  oleh dihadiri oleh  Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sijunjung  Roni Satria, SSTP, M.Si, Kepala Bidang KSPK DPPKB,  camat Kecamatan Koto Vii, Kepala Puskesmas Tanjung Ampalu, Kepala Puskesmas Padang Laweh,  KUA, PKB Koto VII, TPK setempat dan TPPS nagari setempat. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai penyuluh Kecamatan Koto VII yang bertempat disebelah gedung UDKP Tanjung Ampalu.

Melalui minilokakarya tingkat Kecamatan tersebut camat koto VII berharap dukungan perangkat nagari yang ada di nagari se Kecamatan Koto Vii  dan ia juga berharap dukungan penuh  dari bidan sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) agara kasus stunting dapat segera tuntas.

“untuk memperkecil angka Stunting di Kecamatan Koto VII  kita harus saling berkolaborasi dan kita saling membutuhkan sehingga terciptanya kerjasama yang  dengan masyarakat” ujar camat koto VII.

Camat kecamatan koto VII  saat  membuka kegiatan minilokakarya tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kapus, TPK dan unsur lainnya yang hadir pada saat itu, ia juga menyampaikan bahwa menjadi garda terdepan untuk menurunkan kasus Stunting di Kabupaten  Sijunjung terkhusus Kecamatan Koto VII  tidaklah mudah,  butuh kesabaran  yang besar untuk menghadapi masyarakat kita yang berbagai macam sifatnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas DPPKB Roni Satria, SSTP, M.SI  menyatakan bahwa kegiatan itu diprioritaskan untuk calon/anak yang berisiko Stunting dan harus diadakannya pemeriksaan bagibalita, baduta, catin dan ibu hamil.  Ia juga menyatakan bahwa yang akan dikejar adalah memperbaiki calon berisiko stunting.

“untuk mencegah dan menekan angka stunting kita harus mempersiapkan Calon Pengantin (Catin) dari pemeriksaan kesehatannya, mentalnya, jika tidak,  akan lahirnya anak-anak yang berpotensi stunting dan stuntit dan kita harus saking bersinergi dan berkolaborasi agar terciptanya kerjasama yang baik” tukas Roni.

“kami berharap bagaimana bisa stakeholder dan lintas sektor bisa bekerja sama, saya mohon penegasan dari bapak camat kepada wali nagari yang ada di Kecamatan Koto VII ini agar dapat bekerja sama dan saling menopang” tugas Roni lagi.

Kadis  DPPKB juga berharap kegiatan minilokakarya selanjutnya agar wali Nagari di Kecamatan Koto VII dapat hadir dan ikut serta dalam pembahasan dalam minilokakarya itu.

Kadis DPPKB juga mengatakan bahwa sebenarnya minilok itu untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, karena minilokakarya yang akan dilaksanakan di Kecamatan Koto VII itu adalah sebanyak 4 Kali setahun yang di hadiri oleh DPPKB.

Minilokakarya di Kecamatan Koto VII itu dilanjutkan dengan diskusi dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di Kecamatan Koto VII.

Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan di Kecamatan Tanjung Gadang

Muaro (26/2)-Minilokakarya  di Kecamatan Tanjung Gadang oleh dihadiri oleh  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung bidang Keluarga Berencana Ade Yasmiani, S. ST, sekretaris camat Kecamatan Tanjung Gadang, Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Gadang, bidan (TPK), perwakilan dari ahli gizi, perwakilan KUA, Satgas Stunting  Kabupaten Sijunjung dan wali Nagari Langki.

Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Gadang, Hasan Basri saat membuka kegiatan minilokakarya tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Kapus, TPK dan unsur lainnya yang hadir pada saat itu, ia juga menyampaikan bahwa menjadi garda terdepan untuk menurunkan kasus Stunting di Kabupaten  Sijunjung terkhusus Kecamatan Tanjung Gadang tidaklah mudah,  butuh kesabaran  yang besar untuk menghadapi masyarakat kita yang berbagai macam sifatnya.

Berdasarkan rekap kasus stuntit  dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Tanjung Gadang sebanyak 91 anak yang tergolong kedalam stuntit.

“untuk memperkecil angka Stunting di Kecamatan Tanjung Gadang kita harus saling berkolaborasi dan kita saling membutuhkan sehingga terciptanya kerjasama yang  dengan masyarakat” ujar sekcam.

Melalui minilokakarya tingkat Kecamatan tersebut sekcam berharap dukungan perangkat nagari yang ada di nagari se Kecamatan Tanjung Gadang, dan ia juga berharap dukungan penuh  dari bidan sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) agara kasus stunting dapat segera tuntas.

Sementara itu,  Kepala Bidang (Kabid) KB DPPKB Ade Yasmiani, S.ST , ia menyatakan bahwa kegiatan itu diprioritaskan untuk calon/anak yang berisiko Stunting dan harus diadakannya pemeriksaan bagibalita, baduta, catin dan ibu hamil.  Ia juga menyatakan bahwa yang akan dikejar adalah memperbaiki calon berisiko stunting.

“untuk mencegah dan menekan angka stunting kita harus mempersiapkan Calon Pengantin (Catin) dari pemeriksaan kesehatannya, mentalnya, jika tidak,  akan lahirnya anak-anak yang berpotensi stunting dan stuntit” ujar ade.

Kabid KB, Ade Yamiani, S.ST, berharap kegiatan minilokakarya selanjutnya agar wali Nagari di Kecamatan Tanjung Gadang dapat hadir dan ikut serta dalam pembahasan dalam minilokakarya itu.

“kami berharap bagaimana bisa stakeholder dan lintas sektor bisa bekerja sama, saya mohon penegasan dari bapak camat kepada wali nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Gadang ini agar dapat bekerja sama dan saling menopang” ujar Kabid KB itu lagi.

Kabid KB juga mengatakan bahwa sebenarnya minilok itu untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, karena minilokakarya yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Gadang itu adalah sebanyak 4 Kali setahun.

Selanjutnya pemaparan dari Kepala Puskesmas drg. Deby, ia menyampaikan sambutan dan menjelaskan tentang prioritas masalah sebanyak 6 cakupan.

“bidan kita ini di SK kan oleh DPPKB satu per nagari sebanyak 21 oang”

Drg. Deby juga mengatakan bahwa kebanyakan penyumbang anak stunting adalah mereka yang menikah dibawah umur dan MBA (Married By Accident).

“kita tidak bisa bekerja sendiri take and give itu memang diperlukan, jika kita terlambat memeriksa ibu hamil yang menikahnya MBA maka kita tidak bisa melakukan pemeriksaan, maka dari itu kita butuh dukungan dari lintas sektor terkait”

Kabid KB juga mengatakan bahwa masalah penimbangan di posyandu hanya berkisar 80% yang melakukan penimbangan  hal itu tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan diskusi yang membahas tentang anak-anak yang berisiko dan stunting di kecamatan Tanjung Gadang.

Mulai Melaksanakan Kegiatan Minilokakarya Pertama Tingkat kecamatan di Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Menyambangi Kecamatan Kupitan

0

Minilokakarya adalah kegiatan yang dilakukan untuk penguatan kerjasama lintas sektor terkait. Minilok juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk penggalangan dan pemantauan berbagai kegiatan melalui pertemuan Lintas Program dan Memantau pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Minilokakarya ini juga berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Bangga Kencana ( Pembanguna keluarga, Kependudukan dan Keluarga berencana) sehingga terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana menyambangi Kecamatan Kupitan untuk melaksanakan kegiatan Minilok pertama dalam tahun anggaran 2024. Kegiatan Minilokakarya ini dilksanakan di Balai penyuluh KB Kecamatan Kupitan (23/2). Kegiatan ini dihadiri olerh sekretaris Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Hendri nurka, S. Sos, M. Si sekaligus memberikan kata sambutan pad acara minilok tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Camat Kupitan Zainuddin, Kepala Puskesmas, Wali Nagari setempat.

Camat Kecamatan Kupitan menyambut dengan hangat kegiatan minilok itu.

“saya sangat mengapresiasi DPPKB dan BPKB Kecamatan Kupitan sebab kegiatan minilokkarya pertama di tahun ini diadakan di Kecamatan Kupitan ini sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat didiskusikan dengan baik secara bersama” ujar camat Kupitan itu.

“ minilokakarya ini menjadi motivasi kita untuk saling bersinergi dan meningkatkan kerja sama stakeholder yang terkait lebih khususnya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Sjinjung” ujar Hendri,

Minilokakarya di kecamatan kupitan ini juga membahas tentang  upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten sjinjung juga tentang kesahteraan keluarga. Minilokakarya ini berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan diskusi bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana bersama stakeholder terkait.-dodi

 

 

 

Pencegahan Stunting Melalui Pelayanan MKJP Gratis oleh Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Berkolaborasi Dengan Puskesmas Padang laweh Kecamatan Koto VII

Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkolaborasi dengan Puskesmas Padang Laweh Kecamatan Koto VII (22/2). Pelayanan KB  secara gratis ini sangatlah membantu bagi PUS (Pasangan Usia Subur) yang terkendala dengan biaya, pelayanan ini juga bisa mengedukasi para PUS tentang kegunaan serta dampak yang diakibatkan oleh pemasangan alat Kontrasepsi.

Pelayanan KB gratis di Puskesmas Padang laweh ini diawali oleh penyuluhan dari  Susanti bidang Keluarga Berencana bagian Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung kepada calon Akseptor yang hadir pada hari itu. Kegiatan pelayanan KB MKJP ini juga dihadiri oleh Wali Nagari Padang Laweh, Kepala Puskesmas padang laweh, Kader bpkb dan sub bpkbd.

Kegiatan pelayanan KB secara gratis ini mendapat atensi yang sangat baik dari Wali nigari Padang Laweh dan Puskesmas Padang Laweh. Kesadaran dan antusiasme masyarakat Padang laweh juga diapresiasi oleh DPPKB karena menyambut baik pelayanan yng dilakukan pada saat itu.

Jumlah Akseptor (PUS Peserta KB MKJP) yang hadir pada pelayanan KB di Puskesmas Padang laweh adalah sebanyak 120 orang yang ingin dilayani alat kontrasepsi jenis implant, yang mana impaln adalah jenis KB hormonal Metode yang digunakan adalah melepaskan hormon progestin ke dalam tubuh agar kehamilan tidak terjadi. Implan adalah batang plastik seukuran batang korek api yang akan dimasukkan ke lengan atas, tepat di bawah kulit.

Pelayanan KB gratis di Puskesmas Padang Laweh ini tertatra dengan rapi sehingga calon akseptor tidak perlu berebut untuk dilayani,  pasalnya terdapat antrian dan pendaftaran sebelum dilayani pemasangan Kb implant oleh tenaga medis Puskesmas Padang Laweh,  Kepala Puskesmas juga menyediakan tenda bagi calon Akseptor sebelum pemasangan  dieksekusi oleh tenaga medis, agar calon akseptor tidak kepanasan.

“terimakasih kepada Kepala Puskesmas Padang laweh yang sudah memfasilitasi kegiatan pelayanan Kb secara gratis ini, sehingga kegiatan kita bisa berjalanan dengan lancer” ujar susanti.

Pemasangan alat kontrasepsi dapat mencegah terjadinya stunting, dikarenakan banyaknya manfaat dari Alat kontrasepsi itu sendiri. Pelayanan KB di Puskesmas padang laweh itu berjalan dengan lancer, akseptor yang sudah dipasang KB MKJP juga mendapatkan transport, begitu juga dengan tenaga medis yang telah melakukan pelayanan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dsn Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.- Sahara

Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Pelayanan KB MKJP Gratis

0

 

Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkolaborasi dengan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Pematang Panjang (21/2). Pelayanan ini diberikan secara gratis untuk para Akseptor.

Antusiasme masyarakat Pematang Panjang dengan pelayanan KB MKJP gratis sangat tinggi pasalnya banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin memasang alat Kontrasepsi akan tetapi belum terealisasi akibat terkendalanya oleh beberapa alasan.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung  yang berkolaborasi dengan Puskesmas Pembantu  Pematang Panjang Wilayah Kerja Puskesmas Sijunjung sebnyak 58 orang Akseptor yang terdiri dari 54 orang Akseptor yang ingin memasang Implant dan 4 orang Akseptor lainnya ingin dilayani KB Intra Uterine Device (IUD).

Implant merupakan sejenis KB hormonal dengan menggunakan metode melepaskan hormon progestin kedalam tubuh agar kehamilan tidak terjadi, bentu implan seperti batang plastik seukuran batang korek api yang dimasukkan ke lengan atas tepat dibawah lengan, sedangkan KB Intra Uterine Device (IUD) merupakan alat kontrasepsi berbentu spiral berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf “T” dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD dan Implan sama-sama alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, bedanya Implan bisa mencegah kehamilan 3-5 tahun sedangkan IUD efektif mencegah kehamilan 5-10 tahun.

Pelayanan MKJP di Pustu Pematan Panjang ini dihadiri oleh Bidang Pelayanan KB DPPKB sekaligus menyampaiakan Penyuluhan terhadap alat kontrasepsi manfaat dan dampaknya, turut hadir dari perwakilan Puskesmas Sijunjung, Kader dan Akseptor yang akan dilayani.

Kegiatan pelayanan IUD dan Imlan gratis ini berjalanan dengan lancar, ditutup dengan pemberian transport kepada akseptor serta biaya untuk tenaga medis kepada tenaga medis yang bertugas.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berkolaborasi Dengan Puskesmas Sumpur Kudus Melakukan Pelayanan MKJP IUD dan Implant Gratis Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Kolaborasi dengan Puskesmas Sumpur Kudus (20/2), kolaborasi antara DPPKB dengan Petugas Medis Puskesmas Kamang Baru sudah lama terjalin pasalnya Puskesmas Sumpur Kudus Merupakan salah satu Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) binaan DPPKB  di Kecamatan Sumpur Kudus.

Pelayanan Metoda Kontra Sepsi Jangka Panjang (MKJP) ini dilakukan secara gratis gua menurunkan angka Stunting di Kabupaten Sijunjung, pelayanan ini diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di wilayah Puskesmas Sumpur Kudus.

Pelayanan IUD dan Implant ini dibuka oleh Susanti selaku Bidang Pelayanan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ia mengatan bahwa pelayanan ini dilakukan dalam rangka hari jadi Kabupaten Sijunjung yang ke 75 Tahun, agar Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB akan tetapi belum mempunyai BPJS Kesehatan bisa dilakukan Pemasangan IUD dan Implant secara gatis.

Pelayanan di Puskesmas Sumpur Kudus itu dihadiri oleh Bidang pelayanan KB DPPKB, Kepala Puskesmas Sumpur Kudus beserta Staf dan kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Dalam pelayanan IUD dan Implant itu banyak Akseptor (Peserta KB Pasangan Usia Subur untuk pemasangan MKJP untuk mencegah kehamilan baik melalui program maupun non program) yang menyambut dengan antusias.  Akseptor yang hadir dalam pelayanan IUD dan Implant di Puskesmas Sumpur Kudus itu sebanyak 58 Akseptor dimana 52 Orang Akseptor yang ingin dilayani pemasangan Implant dan 6 Orang lainnya ingin dilayani IUD.

Dalam Pelayanan MKJP IUD dan Implant gratis  Akseptor juga diberikan transport guna pengganti uang transport Akseptor dan Jasa Pelayanan medis diberikan kepada Petugas Medis yang melakukan Pelayanan saat itu. -sahara

Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung Ke-75 Tahun dan TMMN ke-119 Dinas Pengendalian Penduduk Bersama Puskesmas Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus dan Mitra Kerja Melakukan Pelayanan MKJP IUD dan Implant Gratis

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menekan kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, MKJP memiliki banyak jenis seperti IUD, Implant, MOW (Metoda Operasi Wanita) dan MOP (Metoda Operasi Pria).

Pelayanan MKJP IUD dan Implant dalam rangka hari jadi Kabupaten Sijunjung diadakan di Puskesmas Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus (17/2) untuk percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Sijunjung. Pelayanan atau bisa juga disebut dengan pemasangan IUD dan Implant kepada Akseptor.

Kegiatan pelayanan IUD dan Implant yang bertepatan dengan hari jadi kaputen Sijunjung ini dihadiri oleh Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, SSTP, M.Si dan didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sijunjung Ny. Riri Benny Dwifa, hadir juga Camat Kecamatan Sumpur Kudus beserta Ketua TPPKK Kecamatan Sumpur Kudus, OPD Terkait, PKB/PLKB di Balai Penyuluh Kecamatan Sumpur Kudus, Perwakilan DInas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kader se Nagari Kumanis serta akseptor sebanyak 64 orang yang mana 60 akseptor untuk dilayani Implant dan 4 Akseptor lain nya untuk dilayani IUD oleh tenaga medis.

Kegiatan pelayanan itu dibuka langsung oleh bupati Sijunjung, beliau menyampaikan arahan kepada audien yang hadir di puskesmas Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus.

“kami berharap PUS (Pasangan Usia Subur) dan ibu yang punya anak Stunting mendapat pelayanan KB yang baik” tukas buapti Sijunjung itu.

Sosialisasi dan edukasi tentang MKJP juga dilakukan oleh Susanti dari bidang pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, susanti juga menyampaikan kontra indikasi unuk pemasangan IUD Implant pada calon akseptor.

Setelah pembukaan dan arahan oleh bupati Sijunjung dan KIE dari Bidang Pelayanan KB DPPKB Kabupaten Sijunjung, pelayanan langsung diselenggarakan oleh tenaga medis yang telah disiapkan oleh Puskesmas Kumanis.